Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Blog Article
Ia melanjutkan, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.
Buku ini adalah buku teknis-praktis yang ditulis untuk panduan/pegangan bagi praktisi yang bergerak dalam budidaya biota laut non ikan, seperti petani ikan, teknisi, penyuluh, tenaga pendamping, fasilitator/pelatih, dan pengusaha/calon pengusaha sebagai bagian dari upaya mendorong budi daya laut atau marikultur, khususnya biota laut non ikan.
Akibatnya adalah tidak masuknya barang yang dibutuhkan negara yang yang tidak bisa diproduksi di dalam negri sehingga keamanan dan kestabilan didalam negri akan terganggu,tidaknya adanya hubungan yang akan dibangun oleh negara negara didunia.
Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan ,” pungkas Aldison.
Kasan menjelaskan bahwa Bappebti secara rutin melakukan upaya preventif dan represif untuk melindungi masyarakat dari modus penipuan dalam perdagangan berjangka komoditi ilegal. Masyarakat diharapkan turut aktif melaporkan kegiatan ilegal tersebut kepada Bappebti.
Situs Internet PBK ilegal yang telah dibloikir dapat normalisasi apabila entitas pemilik situs tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.
Bappebti secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan secara daring atau laporan dari masyarakat terhadap entitas ilegal yang melakukan penawaran kontrak berjangka tanpa memiliki izin dari Bappebti yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Jangan mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran. Pastikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas perusahaaan, dengan cara mengakses situs web: ,” tutup Syist.
two. membentuk device yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah ; 3. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliput i : a. peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka ; b. pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka ; c. pengetahuan tentang mekanisme transakasi dan mendapatkan informasi lebih lanjut risiko di bidang Perdagangan Berjangka ; d. hak-hak dan kewajiban Nasabah ; e. sarana penyelesaian perselisihan perdata ; four. menjelskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (Segregated Account) ; five.
network Republika.id retizen.id Sign In ameera taking place health myhalal tekno sharia keuangan industri halal wisata khazanah indonesia dunia hikmah filantropi rumah zakat islam digest haji umroh iqra alquran-electronic kajian-alquran doa hadist khutbah jumat news nasional pendidikan Activity internasional UBSI telko highlight analisis information-Investigation selarung kolom lipsus ekonomi finansial energi bisnis pertanian otomotif esgnow lingkungan csr tata-kelola visual foto movie infografis komik karikatur english internal affair Islam within the archipelago Activity and Leisure Eco-friendly Finance Republika tv Pack up Podcast Information 37 Inventory Shot Indeks Finansial
Dia menjelaskan, situs Internet PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi. Hal itu apabila entitas pemilik situs World wide web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.
Selain itu, untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia, setiap pihak wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bappebti.
"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs Net, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar.
Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku,” kata Aldison tegas.